Perkuat Sinergi di Awal Tahun, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam Gelar Rapat Rutin Bulan Januari
Subulussalam, 13 Januari 2026
Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam melaksanakan kegiatan Rapat Rutin Bulan Januari pada hari Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di ruang sidang utama Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam. Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berlangsung dengan tertib dan fokus pada pembahasan agenda yang telah ditetapkan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, Bapak Junaedi, S.H.I., M.H., didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, Bapak Nizar, S.Ag., dan Panitera Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, Bapak Hidayatullah, S.H.I. Kegiatan rapat diikuti oleh seluruh aparatur, baik hakim, pejabat struktural dan fungsional, maupun seluruh pegawai Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam.
Adapun agenda utama rapat rutin bulan Januari ini meliputi pembahasan program kerja Tahun 2026, evaluasi penilaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, serta refleksi awal Tahun 2026. Pembahasan program kerja Tahun 2026 difokuskan pada perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Selain itu, dalam rapat ini juga dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bahan penilaian dan perbaikan ke depan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pada tahun berjalan. Melalui refleksi awal Tahun 2026, pimpinan mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan pengalaman dan capaian tahun sebelumnya sebagai motivasi dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan disiplin kerja.
Melalui pelaksanaan rapat rutin ini, diharapkan terbangun koordinasi dan sinergi yang semakin kuat antar seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam. Rapat ini sekaligus menjadi sarana komunikasi dan konsolidasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel sepanjang Tahun 2026.(d)
